masukkan script iklan disini
KARAWANG |Marazahwa.com – Proyek pembangunan saluran drainase di Dusun Sentul I dan II, RT 01 Desa Pulojaya, Kecamatan Lemahabang, yang dibiayai APBD Kabupaten Karawang Tahun 2026 senilai Rp 189.158.000, kini menuai pertanyaan serius dari masyarakat. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Cipta Alam Padjajaran terindikasi menyimpang dari ketentuan teknis dan dokumen kontrak yang disepakati.
Berdasarkan pantauan di lapangan menunjukan sejumlah kejanggalan mendasar. Pekerjaan urugan pasir yang berfungsi menjaga kestabilan tanah dan mendistribusikan beban struktur, diduga tidak dikerjakan sesuai syarat teknis yang berlaku. Demikian pula kualitas adukan pada bagian dasar saluran penyangga utama bangunan, dinilai rendah mutunya dan tidak memenuhi standar, Jum'at (29/5/2026).
Selain itu muncul keraguan besar, apakah ketinggian bangunan yang terbangun telah sama persis dengan ukuran volume yang tertulis dalam rencana anggaran maupun data pada papan proyek ?
Dugaan pengurangan kualitas atau perubahan tanpa dasar sah, bukan sekadar pelanggaran teknis, melainkan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah serta mengurangi masa guna bangunan.
Poin paling krusial dan ditujukan secara tajam adalah peran pengawasan. Dokumen kontrak mengikat penyedia jasa, namun tanggung jawab terbesar menjamin kesesuaian mutu dan volume berada di tangan konsultan pengawas serta dinas terkait. Kehadiran mereka adalah benteng utama agar tidak ada penyimpangan.
Namun fakta yang tampak justru membuktikan sebaliknya, dugaan ketidaksesuaian terlihat jelas, memunculkan pertanyaan besar, apakah pengawasan berjalan sungguh-sungguh di lokasi, atau sekadar urusan administrasi di atas kertas saja?
"Segala rincian pekerjaan harus persis sesuai perjanjian agar uang rakyat berbalas manfaat jangka panjang. Mutu hasil sangat bergantung pada ketegasan pengawasan, jika lemah maka celah penyimpangan sangat terbuka lebar," ungkap salah seorang pemerhati pembangunan.
Jika dugaan ini terbukti benar, dampaknya sangat merugikan: struktur berisiko cepat rusak, fungsi saluran tidak maksimal, berpotensi memicu genangan maupun banjir, sementara tujuan dan manfaat pembangunan tidak tercapai sebagaimana mestinya.
Hingga berita diterbitkan, belum ada penjelasan atau klarifikasi, baik dari pelaksana maupun pengawas pihak dinas terkait. Masyarakat menuntut kejelasan dan peninjauan ulang menyeluruh, mempertanyakan pertanggungjawaban pihak yang diberi tugas mengawasi, mengapa hal seperti ini bisa terjadi dan dibiarkan berlangsung.
•Red
