masukkan script iklan disini
KARAWANG | Matazahwa.com – Sebuah kegiatan pembangunan saluran air yang sedang berlangsung di wilayah Kecamatan Karawang Barat, tepatnya di Dusun Kosambijaya, Kelurahan Mekarjati, kembali menjadi sorotan tajam lantaran diduga sarat dengan sejumlah kejanggalan.
Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, hingga saat ini belum terlihat adanya pemasangan papan informasi proyek (project sign) yang seharusnya wajib ada. Padahal, papan tersebut berfungsi memberikan keterangan transparan mengenai sumber pendanaan, nilai anggaran, hingga identitas pelaksana pekerjaan. Ketidakadaan informasi ini justru menimbulkan kesan adanya upaya penutupan dari publik.
Metode Kerja Dipertanyakan
Tidak hanya soal transparansi, metode pelaksanaan pekerjaan juga memicu pertanyaan besar. Terlihat jelas bahwa pembangunan saluran air tersebut dilakukan tanpa membongkar struktur bangunan lama yang sudah ada, melainkan diduga hanya ditumpuk dan dicampur dengan material lama.
Hal ini menimbulkan keraguan mendalam terkait kualitas dan teknis pengerjaannya, sehingga muncul pertanyaan apakah pekerjaan ini murni pembangunan baru, rehabilitasi, atau sekadar perbaikan yang tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
Keterangan Pekerja dan Penanggung Jawab
Saat dikonfirmasi, salah seorang pekerja di lokasi mengaku tidak mengetahui detail teknis maupun administrasi proyek tersebut.
"Ga tau saya mah Pak. Saya baru kerja disini. Apalagi papan proyek atau CV-nya saya ga tau. Kalau dilapangannya mah ada Pak Farhan," ujarnya singkat, Minggu (19/4/2026).
Menindaklanjuti keterangan tersebut, awak media mencoba meminta konfirmasi kepada sosok yang disebut sebagai penanggung jawab lapangan bernama Farhan.
Ia mengakui bahwa proyek tersebut merupakan pekerjaan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Namun, responsnya terkait keberadaan papan informasi justru terkesan meragukan dan berbelit-belit.
"Iya betul Pak, ini pekerjaan dari BBWS. Kalau untuk papan informasi proyek kayanya memang ada dari sananya Pak. Coba nanti akan saya tanya dulu ke sana," jawabnya.
Dana Publik Wajib Transparan
Jawaban yang diperoleh tersebut semakin memperkuat dugaan adanya ketidaksesuaian prosedur. Sebagaimana diketahui, setiap pembangunan yang menggunakan anggaran negara wajib dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi oleh masyarakat, mengingat dana yang digunakan adalah uang rakyat, bukan anggaran pribadi.
Minta Sanksi Tegas
Merespons dugaan anomali ini, masyarakat dan berbagai pihak meminta agar dinas terkait serta instansi pembina segera melakukan inspeksi mendadak (sidak).
Pemeriksaan mendesak dilakukan untuk memverifikasi status pekerjaan, memastikan kesesuaian dengan spesifikasi teknis, dan membandingkannya dengan nilai anggaran yang telah digelontorkan.
Jika dalam pemeriksaan nanti ditemukan indikasi pelanggaran atau penyimpangan prosedur, maka diminta kepada pihak berwenang untuk memberikan sanksi tegas dan menindak oknum pelaksana yang dinilai tidak profesional serta tidak bertanggung jawab.
• Red
