KARAWANG |Matazahwa.com – Pemerintah Kabupaten Karawang telah secara konsisten mensosialisasikan pentingnya kepatuhan membayar pajak, baik pajak kendaraan bermotor maupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kepada seluruh warga. Namun, temuan di lapangan menunjukkan kontras yang patut direnungkan, sejumlah mobil dinas milik Pemkab Karawang yang terparkir di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang diduga tidak membayar pajak tepat waktu.
Selain dugaan keterlambatan pembayaran pajak, kondisi mobil-mobil tersebut juga menarik perhatian. Dari pengamatan langsung, sejumlah unit mobil dinas terkesan dibiarkan tanpa perawatan dan pemeliharaan yang layak, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang anggaran pemeliharaan dan perawatan termasuk pajak serta manajemen aset negara di instansi tersebut.
Katmi Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang saat dikonfirmasi terkait hal tersebut menyatakan, bahwa dirinya sedang melaksanakan rapat, namun pihaknya akan segera menginformasikan ke dinas tersebut.
“Mohon maaf ya pak, belum bisa berpendapat masih rapat, nanti kami folloup ya ke disdiknya, terima kasih infonya.” Jawabnya singkat, Jum’at (05/12/2025).
Kepatuhan membayar pajak sebagai kewajiban setiap warga, termasuk lembaga pemerintah, menjadi landasan untuk pembangunan daerah. Keberadaan mobil dinas yang diduga tidak patuh terhadap aturan pajak sekaligus dalam kondisi tidak terawat menjadi contoh yang kurang menguntungkan, terutama ketika pemerintah terus berusaha meningkatkan kesadaran kepatuhan pajak di kalangan masyarakat.
Sementara itu, Drs. H. Wawan Setiawan NK.MM., Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang saat dikonfirmasi jurnalis Infokeadilan.com mengatakan, terkait hal tersebut belum mengetahui dan mengarahkan ke bidang aset.
“Ga hapal, hubungi pak Sunu bagian aset (Teu apal… hub Pak Sunu bagian aset-red).” Jelasnya mengarahkan.
Kepada pihak terkait diharapkan dapat segera menanggapi dan mengambil langkah tegas untuk menuntaskan dugaan ini, serta memastikan manajemen aset dan kepatuhan peraturan dapat dijalankan dengan baik sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat.
•Red
