masukkan script iklan disini
Plt Kepala Bapenda Karawang, Sahali Kartawijaya, menyampaikan bahwa pembebasan BPHTB ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam memiliki rumah pertama.
“Ini bentuk komitmen Pemkab Karawang dalam mendukung kepemilikan rumah layak bagi warga berpenghasilan rendah. Kami harap program ini bisa dimanfaatkan secara optimal,” ujar Sahali, rabu 2 Juli 2025.
Sahali mengatakan, namun ada Kriteria MBR yang Berhak Mendapatkan Pembebasan BPHTB sebagai berikut:
1. Besaran Penghasilan Bulanan:
Kategori tidak kawin: maksimal Rp7.000.000
Kategori kawin: maksimal Rp8.000.000
Peserta Tapera (satu orang): maksimal Rp8.000.000
2. Luas Lantai Rumah:
Rumah Umum/Satuan Rumah Susun: maksimal 36 m²
Rumah Swadaya: maksimal 48 m²
3. Harga Maksimal Perolehan Rumah:
-Rumah Umum/Rumah Susun: Rp170.000.000 (dengan rekomendasi bank FLPP)
– Rumah Swadaya: Rp80.000.000
Kemudian dikatakan Sahali, selain itu ada Persyaratan Administratif Untuk mengajukan pembebasan BPHTB, pemohon wajib melampirkan dokumen berikut:
1. Fotokopi KTP Kabupaten Karawang
2. Fotokopi Kartu Keluarga
3. Surat keterangan penghasilan (dari kepala desa/lurah untuk pekerja mandiri atau dari instansi/perusahaan untuk pekerja formal)
4. Surat pernyataan kepemilikan rumah pertama
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
6. Surat Penetapan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) dari bank penyalur subsidi
7. SSPDP BPHTB
8. Slip gaji suami dan istri 3 bulan terakhir
Masyarakat yang memenuhi kriteria dapat mengunduh formulir permohonan dan salinan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2024 melalui QR Code yang tersedia pada media informasi resmi Bapenda Karawang.
Sahali menambahkan, dengan adanya kebijakan ini, pihaknya berharap tidak ada lagi hambatan bagi MBR dalam mengakses kepemilikan rumah. “Kami siap melayani dan memfasilitasi proses pengajuan dengan cepat dan tepat,” pungkasnya.
Red
