masukkan script iklan disini
KARAWANG |Matazahwa.com -
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang hingga 28 Desember 2025 mencapai angka fantastis sebesar Rp 2.049.983.403.766, atau setara dengan 93,02 persen dari target yang telah ditetapkan. Namun prestasi angka tersebut justru menyita perhatian publik, setelah Lembaga Bantuan Hukum Pembela Kedaulatan Rakyat (LBH PKR) mengangkat tuduhan terkait kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Karawang.
Menyikapi hal itu Iwan Dhoyok selaku tim Investigasi LSM SNIPER Indonesia mengungkapkan bahwa meskipun capaian realisasi PAD terlihat mengesankan, masyarakat berhak mendapatkan gambaran rincian terkait bagaimana setiap komponen PAD dikelola dan diserap. Menurutnya, penyajian data hanya dalam angka keseluruhan tanpa penjelasan mendetail tidak cukup untuk menjamin akuntabilitas.
"Dugaan kami, kinerja realisasi setiap komponen PAD sangat beragam. Ada yang sudah mendekati target, namun tidak menutup kemungkinan sebagian lainnya belum optimal akibat lemahnya pengelolaan potensi maupun permasalahan administratif yang belum terselesaikan," ujarnya pada Selasa (27/01/2026).
Ia menjelaskan bahwa PAD Karawang bersumber dari berbagai sektor strategis yang dikelola Bapenda, mulai dari pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), retribusi layanan publik, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hingga pendapatan sah lainnya. Semua komponen tersebut, katanya, wajib dipaparkan secara terbuka dan jelas kepada publik.
Tak hanya itu ia juga menyoroti tren penurunan capaian total pendapatan daerah. Tahun 2025 hanya mencapai 91,71 persen dari target, turun signifikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang mencapai 95,83 persen.
"Penurunan ini tidak bisa dianggap sepele. Pemerintah daerah harus memberikan klarifikasi terbuka apakah hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi lokal, perubahan kebijakan, atau justru karena lemahnya sistem penagihan dan pengawasan di dalam struktur pemerintah daerah sendiri," tegasnya.
Untuk mendapatkan klarifikasi, awak media telah melakukan upaya konfirmasi kepada Kepala Bapenda Karawqng dengan beberapa poin krusial diajukan, antara lain besaran pendapatan pajak daerah tahun 2025, jumlah insentif yang diterima, serta apakah mekanisme pemberian insentif tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2010. Selain itu, juga ditanyakan terkait dugaan adanya fee atau bonus bagi OPD yang berhasil mencapai target.
Sayangnya, hingga berita ini diterbitkan, pihak Bapenda belum memberikan tanggapan apapun atas pertanyaan yang diajukan. Sikap diam tersebut justru semakin memperkuat dugaan adanya masalah dalam transparansi pengelolaan PAD, termasuk terkait penggunaan dan mekanisme insentif yang seharusnya tunduk pada aturan perundang-undangan.
Terkait dengan hal tersebut LSM SNIPER Indonesia mdesak tegas agar Pemerintah Kabupaten Karawang tidak menutup diri dari kritik dan pengawasan publik.
"Kami mengimbau pemerintah daerah untuk membuka ruang komunikasi dengan sepenuh hati kepada masyarakat dan lembaga pemantau. Ingat, PAD adalah uang rakyat pengelolaannya harus terang benderang dan benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Karawang," tandasnya.
Hingga saat ini, publik masih menanti jawaban resmi dari Bapenda Karawang sebagai bentuk komitmen nyata terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
•Red
