KARAWANG | Matazahwa.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Karawang menggelar Focus Group Discussion (FGD) sekaligus sosialisasi kebijakan pengelolaan pajak daerah di Hotel Akhsaya Karawang, Kamis (19/11/2026). Forum strategis ini menjadi ruang dialog untuk membahas rencana penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2027.
 
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., turut dihadiri Kepala Bapenda Karawang, Sahali Kartawijaya, S.T., M.M., jajaran pemangku kepentingan, pelaku usaha, serta pimpinan perusahaan di kawasan industri. Hadir pula akademisi dari Universitas Katolik Parahyangan, Kristian Widya Wicaksono, Ph.D., sebagai narasumber yang memaparkan hasil kajian terkait penyesuaian NJOP di wilayah Kabupaten Karawang.
 
Dalam sambutannya, Bupati Aep Syaepuloh menegaskan bahwa perumusan kebijakan pengelolaan pajak daerah harus dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sejak tahap awal. Setiap kebijakan publik, lanjutnya, harus bertumpu pada kajian yang kuat dan terukur, serta menyesuaikan kondisi riil di lapangan.
 
“Prinsipnya, kita ingin setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat dan dibahas bersama. Kami juga ingin mendengar masukan dari para pelaku usaha dan seluruh pihak terkait. Harapannya, kebijakan ini bisa berjalan secara proporsional, dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat dan dunia usaha,” ujar Bupati.
 
Melalui forum ini, Bupati berharap seluruh pihak memperoleh pemahaman utuh mengenai arah kebijakan penyesuaian NJOP 2027, serta dapat menyampaikan pandangan konstruktif agar implementasinya berjalan optimal. Ia menambahkan penyesuaian NJOP perlu mempertimbangkan dinamika perkembangan wilayah, daya dukung masyarakat, serta keberlangsungan iklim investasi.
 
Lebih jauh, Bupati menekankan bahwa optimalisasi pajak daerah bukan hanya bertujuan menghimpun pendapatan, melainkan langkah strategis memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dengan fondasi fiskal yang kokoh, Pemkab Karawang dapat terus meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat.
 
Dalam sesi pembahasan terungkap masih terdapat kesenjangan antara besaran NJOP yang selama ini menjadi dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan perkembangan harga pasar tanah serta properti di sejumlah wilayah Karawang. Temuan tersebut menjadi salah satu pijakan penting dalam mengkaji arah penyesuaian NJOP agar lebih berimbang dan berkeadilan.
 


.Tim