masukkan script iklan disini
KARAWANG |Matazahwa.com – Program Rumah Layak Huni (Rulahu), yang sebelumnya dikenal sebagai Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), digagas Pemerintah Kabupaten Karawang dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup warga miskin melalui penyediaan tempat tinggal yang layak. Namun, implementasinya kini menjadi sorotan setelah salah satu warga yang telah melalui proses survei justru kehilangan tempat tinggal akibat kerusakan parah akibat cuaca ekstrem.
Peristiwa menyakitkan itu dialami Nengsih, warga Dusun Jatimulya RT 09/04, Desa Tambaksumur, Kecamatan Tirtajaya. Rumahnya yang sudah lapuk dan rapuh akhirnya roboh total saat diterjang hujan deras dan angin kencang pada Senin (12/1/2026). Padahal, pihak terkait telah melakukan survei terhadap tempat tinggalnya sejak tahun lalu.
"Saya sudah disurvei dulu, katanya mau dibantu bangun rumah. Tapi sampai sekarang belum ada yang datang," ujar Nengsih kepada awak media pada (8/3/2025) lalu, jauh sebelum rumahnya roboh.
Perempuan yang hidup seorang diri ini mengaku telah berkali-kali mengajukan permohonan bantuan Rulahu tersebut kepada pihak pihak terkait, namun tak pernah mendapatkan tanggapan yang memuaskan. Kondisi rumah yang sering bocor dan hampir ambruk sudah lama menjadi beban baginya, terutama ketika musim hujan tiba.
"Saya sudah capek pak, sudah beberapa kali minta tolong tapi tetap saja rumah saya begini. Mau bagaimana, saya cuma perempuan, tidak ada suami. Sekarang saya pasrah saja," keluhnya dengan nada lirih.
Kekhawatirannya yang telah lama ada akhirnya menjadi kenyataan. Saat badai melanda, struktur rumah tak mampu bertahan dan roboh total.
"Duh pak, rumah saya roboh. Tolong dibantu, saya hidup sendiri, janda, tidak ada yang bantu," pinta Nengsih dengan suara penuh kepasrahan, Selasa (12/01/2026).
Ketika awak media mencoba mengonfirmasi kondisi ini ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Karawang, tanggapan yang diterima justru lebih mengundang tanda tanya ketimbang memberikan klarifikasi.
"Langsung ke Pak Ali atau ke Pak Kabid saja," ujar salah satu petugas DPRKP Karawang dengan jawaban yang singkat dan tak menjelaskan lebih jauh.
Keterbatasan informasi tersebut memunculkan pertanyaan mendalam terkait mekanisme pelaksanaan program Rulahu di Kabupaten Karawang. Apakah proses pendataan dan realisasi bantuan telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, ataukah survei yang dilakukan hanya sebatas formalitas tanpa tindak lanjut yang nyata bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.
Masyarakat menginginkan DPRKP Karawang dapat bekerja dengan lebih cermat, responsif, dan tepat sasaran.
Harapannya, program yang memiliki tujuan mulia ini tidak lagi hanya bergerak setelah terjadi kerusakan atau bahkan korban akibat kelalaian dalam sistem pelayanan.
•Red
