masukkan script iklan disini
KARAWANG |Matazahwa.com – Banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial mengadukan permasalahan terkait kartu bansos miliknya yang tiba-tiba terblokir, padahal menurut mereka tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar aturan atau "mengoprek" kartu. Masalah ini terutama dirasakan oleh KPM lansia, yang kurang paham teknologi atau khawatir membuat kesalahan, padahal selama ini mereka selalu mengikuti tuntunan pihak terkait saat mengambil dana bantuan.
Seorang KPM berinisial A mengutarakan keluhannya kepada awak media, menyampaikan bahwa kartu bansos yang dimilikinya tidak dapat digunakan untuk menarik bantuan pemerintah karena status terblokir.
"Ya saya juga ga tau kenapa pak, sebelumnya ini kan tidak pernah terjadi. Saya mah orang awam ga tau, ini ujug ga bisa digunakan, katanya ke blokir. Saya heran, kan kartu ini mah digunakannya juga kalau pas ngambil bantuan aja itupun di tuntun oleh pegawainya, saya mah kan ga tau, jadi setiap pengambilan juga saya mah ngikutin pak, tapi ini tau tau ke blokir," ujarnya pada Senin (15/12/2025).
Ia menambahkan, "Udah coba di tanya tanya soal ini, maksudnya mau minta dibantu bagaimana supaya bisa digunakan lagi, tapi saya ga tau harus kesiapa, soalnya disuruh kesana kesini, saya mah kan ga paham, jadi akhirnya saya pasrah aja, gitu pak."
Senada dengan dia, W salah satu KPM lainnya juga mengaku bingung terkait langkah yang harus ditempuh untuk mengaktifkan kembali kartu bansosnya.
"Tadinya sih ga begini, katanya ini ke blokir, tapi ga tau kenapa karena kartu ini di gunakan juga kalau pas lah ada bantuan dari pemerintah, kalau ga ada ya saya simpan," ucapnya.
"Udah dicoba minta dibantu ke pihak desa supaya ini bisa digunakan seperti yang lain, tapi di arahkan ke pihak Bank, tapi dari bank malah di tanya ini ke blokir oleh siapa, ya saya jadi bingung. Padahal kan baru akan digunakan, karena kartunya kan di simpan saja. Saya ga tau harus gimana lagi," tambahnya.
Terpisah, Asep Achmad, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kabupaten Karawang, saat dikonfirmasi terkait permasalahan ini menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan pihak bank terkait.
"Pihak Dinsos lagi berkoordinasi dengan pihak BNI," ujarnya secara singkat pada Selasa (16/12/2025).
Dari hasil pantauan, sebagian besar KPM yang terkena blokir diduga merupakan keluarga yang benar-benar layak menerima bantuan. Mereka juga menyatakan tidak pernah terlibat pinjaman online (PINJOL) atau jaminan utang daring (JUDOL) yang kerap menjadi alasan pemblokiran sehingga muncul pertanyaan mengenai titik kesalahan yang menjadi penyebab masalah ini.
Selain itu, KPM mengeluhkan kurangnya responsivitas pihak bank dalam menyelesaikan kasus yang terjadi. Di sisi lain, masih ditemukan dugaan adanya KPM yang sudah mapan dan tidak layak namun masih menerima bantuan, yang semakin menambah keresahan masyarakat.
Masyarakat mengantisipasi langkah konkrit dari Pemerintah Kabupaten Karawang dan dinas terkait terkait tindakan yang akan diambil untuk membantu KPM membuka blokir PIN kartu bansos. Selain itu, juga ditunggu sikap dinas terhadap pihak bank agar lebih bertanggung jawab dan proaktif dalam menangani permasalahan yang dialami oleh para penerima manfaat.
Mereka berharap permasalahan ini dapat diselesaikan secepatnya, agar KPM yang berhak benar-benar dapat menikmati bantuan sosial tanpa hambatan.***
.Red
