masukkan script iklan disini
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Kesbangpol dan para Kepala Bidang, Ketua IWO Indonesia dan beberapa perwakilan pengurus dan anggota, yang membahas verifikasi organisasi kemasyarakatan (ormas), perizinan, strategi monitoring aktivitas lapangan, serta penguatan sinergi pemberitaan positif guna menjaga stabilitas daerah.
Kepala Kesbangpol Kabupaten Karawang, H. Mahfudin, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan proses verifikasi baik internal maupun eksternal, termasuk kunjungan ke sekretariat IWOI Karawang.
“Secara struktur organisasi sudah representatif dan lengkap, tinggal bagaimana monitoring kegiatannya agar berjalan sesuai aturan,” jelasnya.
Mahfudin menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah dengan ormas maupun media dalam menciptakan situasi kondusif di tengah masyarakat.
“Kegiatan positif perlu lebih diekspos agar menjadi penyeimbang informasi. Fokus kami menjaga stabilitas dan mengantisipasi potensi konflik di lapangan,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa pencatatan ormas bukanlah bentuk pembatasan kebebasan berserikat, melainkan langkah pendataan agar pemerintah memiliki data yang akurat.
“Di Karawang ada 468 ormas yang tercatat. Ke depan, kami akan melakukan safari untuk memastikan aktivitas mereka sejalan dengan data yang dilaporkan,” tambahnya.
Menurut Mahfudin, Kesbangpol memiliki tugas membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mengawasi ormas, termasuk organisasi wartawan. Hal itu bertujuan agar aktivitas ormas selaras dengan kebijakan pemerintah daerah maupun nasional, meningkatkan kapasitas, kemandirian, serta partisipasi dalam memperkuat demokrasi, menjaga ketahanan nasional, dan berkontribusi pada pembangunan daerah.
Sejalan dengan proses verifikasi tersebut, DPD IWOI Karawang telah resmi melaporkan keberadaan kepengurusan organisasinya kepada Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Kesbangpol.
Pelaporan ini dibuktikan dengan diterbitkannya Tanda Terima Pelaporan Keberadaan Kepengurusan Ormas Nomor: 153/IX/Kesbangpol/2025, yang ditandatangani langsung oleh Kepala Kesbangpol Karawang, Drs. H. Mahfudin, M.Si., pada 17 September 2025.
Berdasarkan dokumen tersebut, pelaporan diajukan oleh Syuhada Wisastra, Ketua DPD IWOI Karawang. Dengan tanda terima ini, IWOI Karawang dinyatakan sah dan telah mematuhi ketentuan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan serta PP Nomor 58 Tahun 2016.
DPD IWOI Karawang, yang berdiri sejak 18 Februari 2018, juga telah mengantongi legalitas hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI melalui SK Kemenkumham AHU-0002017.AH.01.07.TAHUN 2018.
Sejak dua tahun terakhir keberadaannya, sekretariat organisasi berlokasi di Perum Jasmine Village Melbourne Cluster A11, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Selama perjalanannya, organisasi ini telah banyak melaksanakan kegiatan yang bersinergi dengan pemerintah maupun masyarakat.
Ketua DPD IWOI Karawang, Syuhada Wisastra, menegaskan komitmen organisasinya untuk bersinergi dengan pemerintah daerah melalui pemberitaan yang konstruktif.
“Kami siap membantu publikasi kegiatan positif Kesbangpol dan dinas lainnya, baik melalui berita maupun podcast bulanan yang kami miliki. Tujuannya agar masyarakat mengetahui peran pemerintah dalam menjaga stabilitas daerah,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, IWOI Karawang juga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap eksistensi pers.
“Kami berkomitmen untuk selalu menjalankan fungsi pers sesuai kode etik jurnalistik dan patuh pada peraturan yang berlaku. Kami juga siap mendukung Kesbangpol dan dinas lainnya dalam menjaga persatuan bangsa serta menciptakan iklim informasi yang sehat bagi masyarakat,” tambah Syuhada.
Sebagai penutup, Syuhada menegaskan bahwa IWOI Karawang selama ini telah banyak menjalin sinergi, baik dengan pemerintah maupun pihak swasta, dalam berbagai kegiatan.
“Kolaborasi ini akan terus kami perkuat agar kehadiran IWOI Karawang benar-benar memberi manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan masyarakat,” pungkasnya.
Pertemuan ditutup dengan harapan agar sinergi antara Kesbangpol, ormas, dan media dapat terus berlanjut sehingga tercipta iklim kondusif, partisipatif, dan produktif bagi pembangunan Kabupaten Karawang.
Red
