masukkan script iklan disini
Sebelumnya, program loker online yang diluncurkan pemerintah daerah dinilai sepi peminat, baik dari pencari kerja maupun perusahaan. Minimnya partisipasi industri disebut-sebut akibat adanya praktik pengaturan oleh oknum pejabat dinas yang membagi rekomendasi rekrutmen kepada sejumlah Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan yayasan sejenis.
Menurut pengamat ketenagakerjaan Mr. KiM, situasi tersebut membuat proses rekrutmen tenaga kerja tidak berjalan transparan. “Dulu SPK rekrutmen tidak langsung dari industri, melainkan lewat rekomendasi dinas, sehingga perusahaan banyak yang enggan ikut program loker online,” ujarnya, Minggu (24/8).
Namun, sejak Bupati Aep turun tangan melakukan pembenahan, sistem informasi lowongan kerja berbasis digital ini mulai kembali diminati. Industri di Karawang kini lebih percaya terhadap mekanisme rekrutmen yang digelar Disnaker.
Bupati Aep Syaepuloh sendiri menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas pelayanan publik, khususnya di bidang ketenagakerjaan. Ia memberikan peringatan keras kepada jajaran dinas agar tidak bermain-main dalam proses rekrutmen. “Jangan sampai ada pejabat atau pihak manapun yang menjadi viral di Karawang karena praktik curang, apalagi setelah mencuatnya kasus Noel Wamenaker,” tegasnya.
Langkah tegas Bupati Aep ini diharapkan mampu menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih transparan, profesional, dan berpihak pada masyarakat pencari kerja serta dunia industri di Karawang.
Red
